PEJABAT PASAR YANG HARUS MENGEMBALIKAN HAK RAKYAT

Di medan perang, musuh datang membawa senjata dan terlihat dari kejauhan. Namun di pasar, kezaliman dapat bersembunyi di balik meja seorang pejabat, di antara timbangan, izin berdagang, pungutan, dan harga kebutuhan rakyat.

Satu pejabat pasar yang berkhianat dapat memasukkan kezaliman ke dalam setiap rumah.

Sebab pasar bukan sekadar tempat orang menjual dan membeli. Di sanalah rakyat kecil mencari makan. Di sanalah pedagang mempertaruhkan modal.
Di sanalah harga, timbangan, kualitas barang, dan kejujuran menentukan apakah sebuah keluarga dapat hidup dengan layak.

Karena itu, ketika kekuasaan atas pasar jatuh ke tangan orang yang khianat, korbannya bukan hanya kas negara.

Korbannya adalah rakyat.

Dalam sebuah riwayat yang dinukil al-Qadhi al-Nu‘man, diceritakan bahwa Imam Ali mengetahui adanya pengkhianatan yang dilakukan Ibn Harmah, pejabat yang mengurusi pasar Ahwaz.

Riwayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci bentuk pengkhianatannya. Tidak disebutkan berapa banyak harta yang diambil, siapa yang disuap, atau bagaimana ia menyalahgunakan kewenangannya.

Namun satu kata yang digunakan sangat tegas:

Khiyānah—pengkhianatan terhadap amanah.

Imam Ali tidak menunggu kegaduhan membesar.

Tidak membentuk tim untuk mengaburkan persoalan.

Tidak memindahkan Ibn Harmah ke jabatan lain.

Tidak pula menutupi perkara itu demi menjaga citra pemerintahannya.

Imam menulis kepada Rifa‘ah bin Syaddad, qadhi yang bertugas di Ahwaz:

Kalimat pertama sudah sangat jelas:

Copot dari jabatannya.

Bukan dinonaktifkan sementara sambil tetap menerima fasilitas.

Bukan dipindahkan ke bagian lain.

Bukan diselamatkan karena pernah berjasa.

Begitu amanah publik dikhianati, kewenangannya atas rakyat harus segera dihentikan.

Namun surat itu tidak hanya berbicara tentang Ibn Harmah.

Imam Ali juga memperingatkan Rifa‘ah:

Ini dahsyat.

Yang bertanggung jawab bukan hanya pejabat yang berkhianat. Atasan yang membiarkannya juga harus bertanggung jawab.

Bagi Imam Ali, kelalaian mengawasi pejabat bukan kesalahan administratif kecil. Jika kelalaian itu membuat hak rakyat terus dirampas, ia menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Korupsi tidak pernah tumbuh sendirian.

Ia tumbuh karena ada yang mengambil.

Ada yang mengetahui tetapi diam.

Ada yang seharusnya mengawasi tetapi lalai.

Ada yang menutupi demi menyelamatkan nama lembaga.

Ada pula yang menganggap membuka kejahatan seorang pejabat akan merusak citra pemerintahan.

Imam Ali memiliki logika yang berbeda.

Yang merusak kehormatan pemerintahan bukanlah terbongkarnya pejabat khianat.

Yang merusak pemerintahan adalah ketika pejabat khianat dilindungi.

Menurut riwayat tersebut, Imam Ali kemudian memerintahkan agar Ibn Harmah dikeluarkan dari penjara pada hari Jumat dan dijatuhi hukuman tiga puluh lima cambukan. Setelah itu ia dibawa berkeliling pasar agar masyarakat mengetahui perkaranya.

Ini bukan tontonan untuk memuaskan dendam rakyat.

Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada mereka yang merasa dirugikan untuk tampil dan menuntut haknya.

Imam Ali menulis:

Di sinilah keadilan Ali memperlihatkan kedalamannya.

Imam tidak merasa persoalan selesai hanya dengan memenjarakan seorang pejabat.

Hukuman terhadap pelaku belum tentu mengembalikan hak korban.

Seorang pejabat dapat dipecat.

Ia dapat dipenjara.

Ia dapat dipermalukan.

Namun selama harta rakyat masih berada dalam kekuasaannya, keadilan belum selesai.

Hak itu harus kembali kepada pemiliknya.

Tetapi pengembalian tersebut juga tidak dilakukan berdasarkan teriakan atau tuduhan tanpa bukti. Orang yang mengajukan tuntutan harus membawa saksi dan menguatkannya dengan sumpah.

Jadi, ketegasan Imam Ali bukan tindakan membabi buta.

Ada bukti.

Ada saksi.

Ada sumpah.

Ada qadhi.

Ada proses pengembalian hak.

Dan ada pemerintah yang bertanggung jawab memastikan korban tidak pulang hanya dengan membawa rasa puas karena pelakunya dihukum, tetapi dengan membawa kembali hak yang pernah dirampas darinya.

Riwayat itu kemudian memuat aturan penahanan yang sangat keras. Ibn Harmah diperintahkan kembali ke penjara dalam keadaan terikat. Ia hanya dikeluarkan pada waktu salat.

Namun Imam Ali tetap melarang petugas menghalangi orang yang hendak membawakan makanan, minuman, pakaian, atau alas tidur kepadanya.

Ia dihukum, tetapi tidak dibiarkan kelaparan.

Ia dipenjara, tetapi tidak dihalangi untuk salat.

Ia dipermalukan karena pengkhianatannya, tetapi kebutuhan pokoknya tidak dirampas.

Bahkan ketika tahanan lain diperbolehkan keluar menuju halaman penjara pada malam hari, Ibn Harmah dikecualikan—kecuali jika dikhawatirkan ia meninggal. Dalam keadaan itu, keselamatan hidupnya tetap harus dijaga.

Ini penting.

Ketegasan hukum tidak sama dengan kebiadaban.

Seseorang boleh kehilangan jabatan dan kebebasannya karena kejahatan, tetapi negara tidak boleh merasa berhak menyiksanya sampai mati, melarangnya beribadah, atau memutusnya dari makanan dan pakaian.

Riwayat itu juga memerintahkan agar tidak ada orang yang masuk untuk mengajarinya cara mengelak, merancang kebohongan, atau merugikan kaum Muslim. Setelah tiga puluh hari, jika kondisi fisiknya dinilai masih mampu, disebutkan adanya hukuman tambahan tiga puluh lima cambukan.

Terakhir, Imam Ali memerintahkan:

Perhatikanlah.

Imam Ali tidak hanya menanyakan hukuman pelaku.

Beliau menanyakan keadaan pasar setelahnya.

Siapa penggantinya?

Apa yang telah diperbaiki?

Apakah pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan?

Apakah gaji orang yang berkhianat telah dihentikan?

Sebab tujuan pemerintahan bukan hanya menangkap penjahat. Tujuan pemerintahan adalah memperbaiki kerusakan yang ditinggalkannya.

Banyak pemerintahan merasa telah menyelesaikan persoalan ketika seorang pejabat dijadikan tersangka. Padahal rakyat masih menanggung kerugian, sistem yang memungkinkan korupsi masih berdiri, dan pejabat pengganti mungkin berasal dari jaringan yang sama.

Imam Ali meminta laporan tentang pasar dan penggantinya.

Artinya, keadilan tidak berhenti pada individu.

Sistemnya harus dipulihkan.

Pelayanannya harus dilanjutkan.

Penggantinya harus dipilih dengan benar.

Dalam suratnya kepada Malik al-Asytar, Imam Ali menyampaikan prinsip serupa: awasi para pejabat melalui pengawas yang jujur.
Jika laporan mereka bersesuaian dan pengkhianatan terbukti, hukum pelakunya dan ambil kembali apa yang diperolehnya melalui penyelewengan.

Dengan demikian, kisah Ibn Harmah bukan riwayat yang berdiri sendirian. Ia sesuai dengan watak pemerintahan Ali secara keseluruhan:

Pejabat adalah pemegang amanah, bukan pemilik kekuasaan.

Atasan bertanggung jawab atas bawahannya.

Pengkhianatan harus dibuktikan, bukan sekadar dituduhkan.

Pelaku harus dihukum melalui kewenangan yang sah, bukan oleh amuk massa.

Hak korban harus dikembalikan.

Gaji pengkhianat harus dihentikan.

Dan pemerintah wajib memastikan pelayanan kepada rakyat tidak ikut berhenti.

Imam Ali tidak pernah berkata bahwa membongkar kejahatan pejabatnya akan mempermalukan pemerintahannya.

Beliau justru mempermalukan pejabat yang berkhianat agar pemerintahan tidak ikut menjadi pengkhianat.

Sebab ketika kejahatan seorang pejabat ditutupi oleh kekuasaan, kejahatan itu tidak lagi menjadi dosa seorang individu.

Ia telah berubah menjadi kebijakan sebuah pemerintahan.

Inilah Ali.

Ia tidak menjadikan jabatan sebagai perlindungan bagi orang dekatnya.

Ia tidak menyelamatkan wajah pemerintahan dengan mengorbankan wajah rakyat.

Ia tidak hanya menghukum orang yang mengambil hak rakyat, tetapi memastikan hak itu kembali kepada pemiliknya.

Maka pertanyaannya bukan hanya mengapa Ibn Harmah dihukum begitu keras.

Pertanyaannya adalah:

Berapa banyak pemerintahan hari ini yang berani mencopot pejabatnya, membuka perkaranya kepada masyarakat, mengembalikan seluruh hak korban, menghentikan gajinya, menindak atasan yang lalai, dan memperbaiki sistem yang telah dirusaknya?

Ali telah memberikan jawabannya berabad-abad lalu.

Dan sekali lagi kita bertanya:

Kenapa tidak mengikuti Ali?

Hasyim Arsal Alhabsi

Dehills Institute

—–

Catatan sumber:

Kisah ini dinukil dalam Da‘ā’im al-Islām karya al-Qadhi al-Nu‘man al-Maghribi, jilid II, riwayat no. 1892, halaman 532–533; kemudian dikutip antara lain dalam Mustadrak al-Wasā’il, jilid XVII, halaman 403.
Teks yang tercetak dalam Da‘ā’im al-Islām tidak mencantumkan sanad lengkap, sehingga secara akademis ia lebih tepat disebut riwayat historis-administratif, bukan langsung dinyatakan sahih. Kisah ini juga bukan bagian dari Nahj al-Balāghah.
Kendati demikian, prinsip penindakannya selaras dengan Surat 53 Nahj al-Balāghah kepada Malik al-Asytar mengenai pengawasan pejabat, pembuktian pengkhianatan, hukuman, dan pengembalian harta yang diselewengkan.
Hukuman badan dalam riwayat tersebut merupakan tindakan otoritas kehakiman pada konteks zamannya, bukan pembenaran bagi penghukuman oleh individu atau massa. “Teks asli Da‘ā’im al-Islām, hlm. 532”, “lanjutan hlm. 533”, dan “Surat 53 Nahj al-Balāghah”.

—

Artikel dan gambar sumber: https://www.facebook.com/share/p/17dBV6aCKE/