Ketika Suara dari Ladang Menembus Pusat Kekuasaan
Pagi menyentuh hamparan ladang dengan cahaya pucat.
Embun masih menggantung di pucuk-pucuk tanaman. Para penggarap tanah telah bekerja sejak matahari belum muncul. Telapak tangan mereka keras, pakaian mereka berbau tanah, dan punggung mereka membungkuk oleh musim yang panjang.
Mereka bukan Muslim.
Mereka adalah para dehqan—pengelola dan penggarap lahan setempat—yang hidup di bawah pemerintahan Imam Ali. Dalam keterangan yang menyertai teks Nahjul Balaghah, mereka disebut berasal dari kalangan Majusi.
Mereka berbeda keyakinan dengan penguasanya. Namun, mereka mempunyai perjanjian yang menjamin keamanan dan hak-hak mereka.
Hari itu, pejabat pemerintahan kembali datang.
Sejumlah urusan harus ditunaikan. Aturan harus dijalankan. Pemerintahan memang tidak mungkin berdiri tanpa ketertiban.
Namun, ketegasan perlahan berubah menjadi kekasaran.
Perintah disampaikan seperti bentakan. Tatapan merendahkan dilemparkan kepada mereka. Perbedaan agama dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia seakan kehormatannya lebih rendah.
Para petani itu diam.
Bukan karena mereka tidak merasa terhina, melainkan karena mereka mengetahui siapa yang sedang mereka hadapi: seorang pejabat Muslim yang membawa nama pemerintahan Islam.
“Apakah suara kita akan didengar?” tanya seseorang.
Yang lain memandang tanah.
“Kita berbeda agama dengan mereka.”
“Bagaimana jika keluhan ini justru membuat keadaan semakin buruk?”
Ketakutan seperti itu biasa tumbuh di bawah kekuasaan. Orang-orang kecil bukan hanya takut terhadap kezaliman. Mereka juga takut bahwa mengadukan kezaliman akan mendatangkan kezaliman yang lebih besar.
Namun, seorang di antara mereka akhirnya berkata:
“Kita tidak akan mengadu kepada orang yang memperlakukan kita seperti ini. Kita akan mengadu kepada pemimpin yang mengangkatnya.”
Malam itu, di bawah cahaya pelita, mereka menyusun keluhan.
Tidak ada kata-kata pemberontakan. Tidak ada ancaman. Mereka hanya menuliskan apa yang mereka alami: kekakuan, kekerasan hati, penghinaan, dan perlakuan kasar.
Sepucuk surat kemudian meninggalkan ladang.
Surat itu menempuh jalan panjang, melewati perkampungan, gurun, dan pos-pos pemerintahan, hingga akhirnya tiba di pusat kekuasaan Imam Ali.
Keluhan orang-orang yang berbeda agama kini berada di hadapan khalifah kaum Muslimin.
Imam Ali membacanya.
Beliau tidak melemparkan surat itu hanya karena para pengadunya bukan Muslim.
Beliau tidak berkata:
“Mereka orang Majusi. Mengapa aku harus mendengarkan mereka?”
Beliau juga tidak membela pejabatnya secara membabi buta hanya karena pejabat itu seorang Muslim yang bekerja untuk pemerintahannya.
Di hadapan keadilan, identitas pelaku tidak dapat menghapus penderitaan korban.
Bagi Imam Ali, sebuah pemerintahan tidak menjadi adil hanya karena penguasanya seorang Muslim. Pemerintahan menjadi adil ketika kekuasaan tidak dipakai untuk merendahkan manusia—termasuk manusia yang berbeda agama.
Beliau merenungkan keluhan itu.
Kemudian Imam Ali memanggil penulisnya.
Di sebuah ruang sederhana, tanpa singgasana emas dan tanpa tirai kemegahan, beliau mulai mendiktekan surat kepada pejabat yang bersangkutan:
«“Para dehqan di kotamu telah mengadukan kekakuanmu, kekerasan hatimu, perlakuanmu yang merendahkan, dan kekasaranmu terhadap mereka.”»
Kalimat pertama itu langsung menuju inti persoalan.
Tidak ada ungkapan yang mengaburkan kesalahan.
Tidak ada bahasa birokrasi yang menyembunyikan penghinaan di balik kata “tindakan administratif”.
Keras disebut keras.
Penghinaan disebut penghinaan.
Dan pejabat yang membawa nama pemerintahan harus mengetahui bahwa setiap perlakuannya kepada rakyat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Namun, Imam Ali juga tidak memerintahkan pejabatnya menjadi lemah. Beliau tidak menghapus kewibawaan hukum demi mendapatkan pujian.
Beliau menimbang persoalan itu dengan sangat teliti:
«“Aku telah mempertimbangkan keadaan mereka. Karena kemusyrikan mereka, mereka bukanlah golongan yang patut memperoleh kedekatan khusus. Namun, karena perjanjian mereka, mereka juga tidak boleh dijauhkan dan diperlakukan dengan kasar.”»
Inilah keadilan Ali.
Beliau tidak mengaburkan perbedaan akidah. Kebenaran agama tidak ditukar dengan keramahan politik. Yang Muslim tetap Muslim. Yang Majusi tetap Majusi.
Namun, perbedaan iman tidak menghalalkan penghinaan.
Mereka mungkin tidak memiliki kedekatan dalam keyakinan, tetapi mereka mempunyai hak berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian di dalam pemerintahan Ali bukanlah selembar dokumen yang dapat diabaikan ketika korbannya lemah.
Perjanjian adalah amanah.
Perjanjian mengikat penguasa.
Perjanjian membuat kehormatan, harta, dan keamanan orang yang berbeda agama tidak boleh dipermainkan.
Imam Ali melanjutkan perintahnya:
«“Perlakukanlah mereka dengan kelembutan yang disertai sedikit ketegasan. Tempatkanlah dirimu di antara sikap keras dan sikap lembut. Padukanlah kedekatan dengan jarak yang sewajarnya, insyaallah.”»
Pejabat itu harus tegas tanpa menjadi kejam.
Ia harus lembut tanpa kehilangan kewibawaan.
Ia harus dekat agar mendengar keadaan rakyat, tetapi tetap menjaga jarak agar hukum tidak diperjualbelikan.
Keadilan bukan membiarkan semua orang melakukan apa saja.
Namun, keadilan juga bukan menjadikan kewenangan sebagai cambuk untuk merendahkan manusia.
Surat itu kemudian ditutup.
Seorang utusan membawanya kembali melewati jalan yang sebelumnya ditempuh oleh keluhan para petani.
Kali ini, yang datang dari pusat kekuasaan bukanlah pasukan. Bukan pula ancaman hukuman mati.
Hanya beberapa baris kalimat.
Namun, kalimat-kalimat itu lebih berat daripada pedang karena membawa pertanggungjawaban seorang penguasa di hadapan Allah.
Bayangkan pejabat itu membuka surat Imam Ali.
Matanya berhenti pada empat tuduhan:
Kaku.
Keras hati.
Merendahkan.
Kasar.
Tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik jabatannya.
Orang-orang yang ia pandang kecil telah berbicara langsung kepada khalifah. Dan khalifah tidak membungkam mereka.
Imam Ali juga tidak memerintahkan para petani itu memeluk Islam terlebih dahulu sebelum keluhannya didengar. Beliau tidak mensyaratkan kesamaan akidah untuk mendapatkan perlakuan yang adil.
Sebab, keadilan yang hanya diberikan kepada orang yang seiman bukanlah keadilan. Ia telah berubah menjadi keberpihakan kelompok.
Islam tidak diuji hanya dari cara seorang Muslim memperlakukan Muslim lainnya. Islam juga diuji ketika kekuasaan berada di tangan seorang Muslim dan orang yang meminta keadilan kepadanya adalah manusia yang berbeda keyakinan.
Di situlah keadilan harus tampil tanpa ragu.
Ali seakan berkata kepada setiap pejabat:
Jangan mengira Allah hanya akan bertanya bagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang bersujud ke arah kiblatmu.
Allah juga akan bertanya tentang manusia yang berada di bawah kekuasaanmu—meskipun mereka tidak membaca kitabmu, tidak memasuki masjidmu, dan tidak menyebut Tuhan dengan sebutan yang sama.
Karena ketika mereka berada di bawah perjanjianmu, keselamatan mereka menjadi amanahmu.
Suara para petani itu akhirnya sampai kembali ke ladang.
Mungkin mereka tidak pernah melihat wajah Imam Ali secara langsung. Mungkin mereka tidak pernah berdiri di masjid Kufah. Namun, mereka merasakan kehadiran keadilannya ketika tangan seorang pejabat tidak lagi bebas merendahkan mereka.
Itulah kekuasaan yang sebenarnya.
Kekuasaan tidak hanya hadir melalui bendera, pasukan, dan perintah. Kekuasaan hadir melalui rasa aman yang dirasakan manusia paling lemah ketika berhadapan dengan pejabat negara.
Dalam pemerintahan Ali, seorang petani non-Muslim dapat mengadukan seorang pejabat Muslim—dan penguasa tertinggi mendengarkannya.
Bukan karena Imam Ali menganggap semua keyakinan sama.
Bukan pula karena beliau hendak menyenangkan semua kelompok.
Namun, karena kezaliman tetaplah kezaliman, siapa pun pelakunya.
Dan manusia yang dizalimi tetap mempunyai hak untuk didengar, apa pun agamanya.
Berabad-abad kemudian, manusia akan menyusun undang-undang tentang perlindungan kaum minoritas. Mereka akan berbicara mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan pertanggungjawaban pejabat publik.
Namun, di sebuah ruang sederhana di Kufah, Ali bin Abi Thalib telah memperlihatkan dasarnya:
Seorang pejabat Muslim tidak otomatis benar hanya karena ia Muslim.
Seorang rakyat non-Muslim tidak otomatis salah hanya karena ia berbeda iman.
Dan sebuah pemerintahan tidak berhak menyebut dirinya membawa agama Allah apabila manusia yang berada di bawah perlindungannya justru dihina atas nama agama.
Surat Imam Ali kepada pejabatnya sangat pendek.
Namun, di dalam surat pendek itu berdiri sebuah negara yang agung—negara yang kekuatannya tidak diukur dari berapa banyak wilayah yang dikuasainya, melainkan dari seberapa jauh keluhan orang yang paling lemah dapat mencapai pemimpinnya.
Di bawah pemerintahan Ali, suara dari ladang mampu menembus pusat kekuasaan.
Dan kekuasaan pun diperintahkan untuk mendengarkan.
Hasyim Arsal Alhabsi
Dehills Institute
—
Catatan Rujukan:
Pokok kisah ini bersumber dari Nahjul Balaghah, Surat 19, yang ditujukan kepada seorang pejabat Imam Ali yang tidak disebutkan namanya. Teks menyatakan bahwa para dahāqīn di wilayahnya mengadukan sikap kaku, keras hati, merendahkan, dan kasar. Imam Ali memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan karena mereka terikat perjanjian dengan pemerintahan. Lihat “Nahjul Balaghah, Surat 19, hlm. 27”.
Istilah dahāqīn adalah bentuk jamak dari dihqān. Dalam terjemahan yang dirujuk, istilah ini diterjemahkan sebagai cultivators atau para pengelola tanah pertanian. Dalam konteks Persia masa itu, istilah tersebut juga dapat menunjuk kelompok pemilik atau pengelola lahan setempat. Keterangan penjelas dalam edisi tersebut menyebut mereka sebagai kaum Majusi.
Teks sumber tidak menyebut kota, nama pejabat, identitas para pengadu, cara surat keluhan dikirimkan, ataupun tanggapan pejabat setelah menerima teguran. Gambaran ladang, percakapan para petani, perjalanan utusan, serta suasana ketika Imam Ali mendiktekan surat merupakan pengembangan dramatik. Adapun isi keluhan dan prinsip keseimbangan yang diperintahkan Imam Ali berpijak pada teks Surat 19
—
Artikel dan gambar sumber: https://www.facebook.com/share/p/1LrPjRZE7m/
Follow Us