MEMISAHKAN SEJARAH ILMU DARI APOLOGI KEKUASAAN
TULISAN 1
Ada satu kekeliruan mendasar yang terus diulang dalam penulisan sejarah: kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu masa dilekatkan begitu saja kepada nama penguasa yang sedang bertakhta. Dari sinilah lahir kalimat-kalimat seperti “ilmu berkembang berkat Harun al-Rasyid”, “Bani Abbasiyah melahirkan sains”, atau “kemajuan intelektual merupakan jasa sang khalifah”.
Pernyataan semacam itu harus diperiksa secara kritis.
Benar bahwa suatu pemerintahan dapat menyediakan ruang, dana, keamanan, perpustakaan, atau patronase. Namun, negara yang memberikan fasilitas tidak otomatis menjadi pemilik ilmu yang lahir di dalamnya.
Pengetahuan tidak diciptakan oleh mahkota. Ia dibangun oleh para ilmuwan, penerjemah, tabib, ahli matematika, astronom, penyalin manuskrip, guru, murid, pedagang buku, serta jaringan kebudayaan yang berlangsung melampaui usia seorang penguasa.
Bagdad sendiri didirikan pada masa al-Mansur pada 762, bukan oleh Harun al-Rasyid. Perkembangannya sebagai kota kosmopolitan terjadi melalui hubungan perdagangan dan migrasi intelektual yang membentang dari Asia Tengah sampai kawasan Mediterania.
Kota itu menjadi ruang perjumpaan berbagai bahasa, agama, bangsa, dan tradisi keilmuan. Dengan demikian, kemajuannya merupakan hasil kerja sosial-peradaban yang sangat luas, bukan hadiah seorang raja kepada umat manusia.
Hal yang sama berlaku pada gerakan penerjemahan. Kajian sejarah modern justru menempatkan ledakan penerjemahan Yunani-Arab dan perkembangan filsafat secara lebih kuat pada masa al-Ma’mun, setelah perang saudara yang terjadi seusai kematian Harun.
Bahkan kajian Cambridge mengingatkan bahwa biografi Harun telah lama bercampur dengan legenda Seribu Satu Malam dan konstruksi orientalis mengenai “zaman keemasan”.
Karena itu, sejarah ilmu harus dipisahkan dari biografi moral penguasa.
Ketika seorang raja mendanai penerjemahan sebuah buku, ia mungkin patut dicatat sebagai patron. Namun, ia tidak boleh mengambil alih kemuliaan penerjemahnya.
Lebih-lebih, patronase itu tidak dapat dijadikan alat untuk menghapus penjara, persekusi, pembunuhan, pajak yang menindas, atau pembungkaman lawan politik.
Ilmu adalah satu catatan. Kejahatan kekuasaan adalah catatan lain.
Keduanya dapat terjadi dalam masa yang sama, tetapi tidak boleh dicampurkan hingga kemajuan ilmu berubah menjadi surat pengampunan bagi kezaliman.
(Bersambung)
Hasyim Arsal Alhabsi
Dehills Institute
—
Artikel dan gambar sumber: https://www.facebook.com/share/p/1E3icbbxTn/
Follow Us